SERANG – PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas resmi ditutup. Penutupan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sesuai hasil keputusan akhir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Serang Mohamad Novi Fatwarohman kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler, Kamis (15/4). Novi mengatakan, pihaknya belum menerima laporan hasil RUPS LB PT LKM Ciomas. Namun Novi mengaku, sudah mendapatkan informasi hasil RUPS LB PT LKM Ciomas dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang. “Saya komunikasi dengan orang Bagian Hukum, hasilnya LKM Ciomas ditutup,” ungkapnya.
Dijelaskan Novi, keputusan penutupan dipicu persoalan yang dihadapi PT LKM Ciomas selama beberapa tahun ke belakang, selain sudah dicabutnya izin operasional perusahaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, kata politikus Partai Gerindra ini, Pemkab Serang berkewajiban mengembalikan simpanan nasabah perusahaan yang sempat terseret kasus hukum tersebut. “Aset LKM Ciomas dikumpulkan, kemudian dijual,” ujarnya.
Setelah ditutup, lanjut Novi, pemerintah daerah akan membuat Tim Likuiditas untuk menyelesaikan persoalan yang ditinggalkan PT LKM Ciomas. “Termasuk soal pengembalian uang nasabah, di RUPS pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya,” tandasnya.
Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Pemkab Serang Adjat Gunawan yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, operasional PT LKM Ciomas sudah lama dihentikan seiring dicabutnya izin operasional oleh OJK. “Kemarin (RUPS LB) itu kita penegasan saja, apa saja yang harus dilakukan ke depannya,” jelasnya.
Kendati demikian, diakui Adjat, pihaknya belum menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait rencana penutupan PT LKM Ciomas. “Kita belum ke arah sana, kita baru merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan guna menyelesaikan persoalan LKM Ciomas,” terang mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB) Kabupaten Serang ini.
Persoalan yang saat ini harus diselesaikan Pemkab Serang, kata Adjat, soal pengembalian uang nasabah PT LKM Ciomas. “Ini tidak serta merta menjadi tanggungjawab kita, karena harus ada dasar hukumnya juga,” pungkas mantan Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Setda Pemkab Serang ini. (jek/zai)
