CILEGON – Kabar berakhirnya kerjasama pandu tunda antara PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) dan Krakatau Bandar Samudra (KBS) disikapi serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Dua perusahaan plat merah itu pun dipanggil oleh parlemen.
Pertemuan antaran Komisi III DPRD Kota Cilegon, PCM, dan KBS berlangsung di kantor DPRD Kota Cilegon, pertemuan itu pun dihadiri olangsung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Miraj.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama tiga jam itu berakhir dengan rencana kembali dilanjutkannya kerjasama antara PCM dengan KBS.
Direktur Operasi PT KBS Widi Hartono menjelaskan, kerjasama pandu tunda akan tetap berjalan. Setelah pertemuan itu, selanjutnya akan ada pembahasan lebih lanjut dengan PCM terkait klausul kerjasama tersebut.
“Untuk sewa menyewa tagboat tetap berjalan, akan kita bicarakan kalusulnya agar semua pihak bisa menyiapkan persyaratannya,” ujar Widi.
Menurut Widi, pihaknya siap berkembang bersama PT PCM, karena selama ini pihaknya tidak memandang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon tersebut sebagai suatu ancaman.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT PCM Arief Rivai Madawi menjelaskan, soal lanjutan kerjasama itu ia serahkan kepada pemegang saham.
“Kami serahkan semuanya ke direksi yang baru dan pemegang saham, kalau menurut kita dari sisi yang lain, sebetulnya sudah selesai terkait masalah kajian bisnis, terwujudnya pembangunan, semuanya sudah selesai, tergantung sekarang, karena periode kita juga sudah habis,” ujar Arif.
Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh dalam pertemuan tersebut melihat ketertarikan PT KBS terhadap proyek Pelabuhan Warnasari.
“Ketertarikan itu saya lihat dari pernyataan pa Widi,” ujar Rahmatulloh.
Menurutnya hal itu tidak menjadi persoalan, hanya saja pihak KBS mau terbuka kepada DPRD Kota Cilegon, bukan hanya kepada kepala daerah selaku pemegang saham PT PCM.
Kemudian, jika KBS tertarik untuk menjadi investor pada proyek tersebut, anak perusaha PT Krakatau Steel (KS) itu harus bisa memberikan penawaran lebih yang diajukan oleh PT TPT.
Soal kerjasama pandu tunda, menurut Rahmatulloh, saat KBS tidak ingin melanjutkan hal tersebut tidak menjadi masalah, karena dengan keberadaan Pelabuhan Warnasari, PT PCM bisa melakukan bisnis tersebut.
Hal senada pun diutarakan oleh Dirut PT PCM Arif Rivai Madawi menjelaskan, jika PT KBS tertarik untuk kerjasama operasional Pelabuhan Warnasari, maka harus bisa memberikan tawaran yang lebih dari yang ditawarkan oleh PT TPT.
Kalaupun kerjasama yang diinginkan bersifat parsial, dalam bidang tertentu, perlu ada pembahasan yang lebih signifikan. Namun yang terpenting bagi Arif adalah komitmen untuk kerjasama tersebut.
“Yang kita butuhkan bukan hanya janji, hitam diatas putihnya, MoU, tapi tidak ada tindak lanjut, yang kita butuhkan komitmen,” kata Arif. (Bayu Mulyana)
