SERANG – Batalnya pinjaman daerah pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dilakukan Pemprov Banten ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,1 triliun berimbas terhadap kondisi keuangan Pemprov. Salah satu yang terdampak adalah tunjangan kinerja (tukin) ASN Pemprov. Rencananya, tambahan penghasilan para abdi negara di lingkup Pemprov itu akan dipangkas 25 sampai 50 persen.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti. “Dalam rangka memenuhi belanja wajib, salah satu yang akan dirasionalisasi adalah belanja tukin di tiga bulan terakhir,” terang Rina kepada Radar Banten, Minggu (27/6).
Kata dia, rasionalisasi akan dilakukan sekira 25 sampai 50 persen. Namun, rasionalisasi tukin itu dikecualikan bagi tenaga kesehatan dan guru. Meski begitu, mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini belum menghitung angka pasti jumlah anggaran yang dapat dirasionalisasikan dari pemotongan belanja tukin selama tiga bulan itu.
Rina mengaku akan segera melakukan sosialisasi terkait kebijakan ini kepada para ASN Pemprov. Ia berharap ASN dapat memaklumi karena apabila kondisi keuangan pulih, maka tukin mereka akan kembali dibayarkan secara utuh.
Seperti diketahui, pemangkasan tukin para ASN bukan kali ini saja dilakukan Pemprov. Tahun lalu, saat refocusing APBD tahun 2020, tukin para ASN itu juga dipangkas hingga 50 persen sejak Juli. Namun, saat APBD Perubahan tahun lalu, tukin mereka naik menjadi 75 persen. Kemudian, di APBD murni tahun ini, para ASN sudah kembali menikmati tukin sebesar 100 persen.
Kebijakan terkait pemangkasan tukin para ASN tahun ini sudah dilontarkan Gubernur Banten Wahidin Halim saat rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, pekan lalu. Saat itu, gubernur yang akrab disapa WH ini mengungkapkan, Pemprov Banten bakal kehabisan dana belanja daerah pada November mendatang. Hal tersebut lantaran minimnya pemasukan daerah akibat pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Menindaklanjuti kondisi tersebut maka pihaknya berencana untuk memangkas sejumlah pembiayaan, salah satunya adalah tukin ASN Pemprov Banten.
Berdasarkan catatan, besaran tukin ASN Pemprov Banten tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2019. Rinciannya, pejabat eselon I (sekda) sebesar Rp76,5 juta. Pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp55 juta, dan staf ahli gubernur Rp40 juta. Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Bapenda sebesar Rp55 juta.
Sementara, Kepala OPD lainnya Rp47 juta. Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum dan Biro Adpem menjadi Rp40 juta, dan lainnya Rp28 juta. Selanjutnya pejabat Eselon III/a Rp30 juta, jabatan tersebut meliputi Sekretaris Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, dan Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Inspektorat Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda. Kemudian, pejabat eselon III/b sebesar Rp26 juta.
Pejabat eselon IV/a meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Bapenda Rp20 juta. Sementara OPD lainnya Rp19 juta, Kepala Sekolah Rp14 juta. Lalu untuk pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp13,5 juta.
Jabatan fungsional umum golongan IV/d Rp9,5 juta, golongan IV/c Rp9,250 juta, golongan IV/b Rp 9 juta, dan golongan IV/a Rp8,750 juta. Golongan III/d Rp 8,50 juta, golongan III/c Rp8,25 juta, golongan III/b Rp8 juta, dan golongan III/a Rp7,9 juta. Kemudian, golongan II/d Rp6,1 juta, golongan II/c Rp6 juta, golongan II/b Rp5,9 juta, dan golongan II/a Rp5,8 juta. Sementara untuk golongan I/d sampai I/a besarnya sama yaitu Rp5 juta. (Rostina)












