JAKARTA – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 yang dirilis 25 Maret 2021 mendapatkan respons positif dari berbagai pihak. Sama halnya dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, yang langsung menyerukan seluruh jajarannya melalui Surat Edaran yang ditetapkan pada 18 Juni 2021.
Melalui surat tersebut Erick Thohir menyinggung mengenai urgensi memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) bagi seluruh pegawai BUMN, termasuk direksi dan komisaris atau dewan pengawas.
Dalam surat edaran yang ditujukan bagi direksi dan dewan pengawas atau komisaris BUMN, Menteri BUMN Eick Tohir mengingatkan untuk mendaftarkan seluruh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas dan jajaran direksi serta pegawai BUMN, termasuk juga pimpinan dan seluruh pegawai pada anak perusahaan BUMN.
Saat ini terdapat 107 perusahaan BUMN yang beroperasi. Jumlah ini telah mengalami penyusutan dari sebelumnya karena dilakukannya konsolidasi, terutama di bidang farmasi dan asuransi untuk memperkuat sektor keuangan maupun sektor industri.
Menanggapi hal ini, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo menyambut baik langkah yang dilakukan Erick Thohir dalam melakukan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk dukungan atas akselerasi perusahaan perusahaan BUMN melaksanakan Inpres, yang beberapa bulan lalu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Anggoro, dikutip dari keterangan pers, Jumat (2/7), pihaknya akan selalu siap berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga serta jajarannya untuk memastikan Inpres berjalan sesuai dengan harapan Presiden.
Seperti diketahui Inpres yang dimaksud memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, hingga kepala daerah dan badan, termasuk kejaksaan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjan untuk pekerja, badan usaha dan seluruh ekosistem yang ada di bawahnya, termasuk pekerja non aparatur sipil negara (non ASN).
Kepala Cabang BPJAMSOSTEK Cabang Serang Raya Didin Haryono siap menjalankan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di BUMN yang ada di wilayah kerjanya di Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang.
“Jajaran direksi dan komisaris BUMD, serta para pegawainya juga menjadi target dari optimalisasi ini. Instruksi Presiden sudah jelas menyebutkan kepala daerah harus ikut optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang memasukkan badan usaha daerah dan pegawai non ASN masuk program BPJAMSOSTEK,” kata Didin. (aas)
