SERANG – Pemprov Banten memberikan keringanan atau diskon dan bebas denda pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemberian diskon pokok pajak PKB disesuaikan dengan masa jatuh tempo.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan, diskon dan bebas denda tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Pengahapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama, Penyerahan Kedua, dan Seterusnya; serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. “Kepada masyarakat Banten, segera manfaatkan keringanan ini,” ujar Opar, kemarin.
Kata dia, masyarakat bisa langsung datang ke Samsat, gerai Samsat, dan mobil Samling, atau melalui aplikasi Signal (Samsat Digital Nasional) yakni pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan via online. Ketentuan ini berlaku sejak 16 Agustus hingga 30 September nanti.
Ia menerangkan, pemberian diskon pokok pajak kendaraan bermotor itu disesuaikan dengan masa jatuh tempo. Masa jatuh tempo pajak bulan Oktober tahun 2021 diberikan diskon pokok pajak sebesar dua persen, masa jatuh tempo pajak bulan November 2021 diberikan diskon pokok pajak sebesar empat persen; dan masa jatuh tempo pajak bulan Desember 2021diberikan diskon pokok pajak sebesar enam persen. “Sedangkan masa jatuh tempo bulan Januari tahun 2022 diberikan diskon pokok pajak hingga sebesar 10 persen,” ungkap Opar.
Selain diskon pembayaran pajak, ia mengatakan, Pemprov juga memprogramkan penghapusan pokok pajak tunggakan tahun keempat, kelima, dan seterusnya terkecuali kendaraan dengan proses mutasi keluar Provinsi Banten. Tak hanya itu, keringanan selanjutnya yakni Pemprov memberlakukan penghapusan sanksi berupa denda pajak sebesar 100 persen terkecuali kendaraan dengan proses mutasi keluar Provinsi Banten. Kebijakan ini berlaku sejak 16 Agustus sampai 31 Desember mendatang.
Selain itu, Opar mengatakan, pihaknya juga memberlakukan pengurangan pokok BBNKB I (kendaraan baru). Pertama, Pemprov memberikan diskon pokok BBN-I sebesar 10 persen dari pokok BBNKB I untuk plat hitam dengan atas nama perusahaan. Kedua, pemberian diskon pokok BBN-I sebesar 10 persen dari pokok BBNKB I untuk plat kuning dengan atas nama perusahaan berbadan hukum. “Ini berlaku sejak 16 Agustus hingga 31 Desember nanti,” ungkapnya.
Kata dia, Pemprov juga akan menghapus pokok dan denda BBN-II ganti pemilik penyerahan kedua dan seterusnya. Terakhir, Pemprov akan melakukan penghapusan sanksi denda keterlambatan pembayaran PBBKB bagi perusahaan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 100 persen. Kebijakan ini juga berlaku sejak 16 Agustus hingga 31 Desember. (nna/air)
