Udi mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan lembaganya mendesak agar pelaksanaan open bidding benar-benar dilakukan secara terbuka. Diantaranya demi mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan di Pandeglang, karena jabatan Sekda cukup strategis.
“Pertimbangannya, kami (DPRD-red) berharap Sekda sebagai pimpinan tertinggi di tatanan OPD, siapapun itu boleh apalagi pejabat yang bekerja di luar itu merupakan warga asli Pandeglang, kita bisa melihat ada kepedulian warga Pandeglang yang berkarir di luar agar bisa mewakafkan diri di Pandeglang,” katanya.
Udi memastikan, usulan tersebut bukan karena ketidak percayaan terhadap para pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang atau terhadap Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Melainkan lebih kepada membuka opsi baru yang dinilai bisa membawa perubahan di Pandeglang. “Bukan tidak percaya kepada pejabat Pandeglang, tetapi memberikan kesempatan kepada semua warga Pandeglang yang berkarir di luar Pandeglang agar bisa kembali dan membangun Pandeglang,” katanya.












