Setelah membayar sewa perusahaan, kedua tersangka membuat kontrak. Dari hasil pemeriksaan penyidik, didapati bahwa pekerjaan studi kelayakan tidak pernah dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk.
“Akan tetapi langsung dikerjakan sendiri oleh tersangka AS (Agus Aprianto-red) dan melaporkannya kepada tersangka J (Joko Waluyo) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) .
Dari hasil penghitungan penyidik, kerugian negara dari proyek tersebut sebesar Rp697,075 juta. Penyidik menanggap kerugian negara yang disebabkan proyek sebagai kerugian total atau sepenuhnya. “Adapun kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi sesuai dengan hitungan penyidik adalah total loss atau sebesar anggaran yang dicairkan yaitu Rp697.075.972,” kata Ivan.
Dalam pengusutan kasus tersebut, Kejati Banten sambung Ivan, memberikan atensi lebih dalam pengusutan perkara tersebut. Sebab, hasil dari kegiatan studi kelayakan menentukan dalam pengambilan keputusan untuk memilih lahan yang benar-benar layak untuk dijadikan sekolah.
“Sehingga diharapkan pengadaan lahan ke depannya tidak bermasalah baik secara hukum maupun sosial sehingga tidak terulang kembali pengadaan tanah atau lahan yang bermasalah seperti contohnya pengadaan Lahan SMKN 7 di Tangerang Selatan,” kata Ivan.












