FSPP Sayangkan Sikap Pemprov Banten
SERANG-Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten menyayangkan keputusan Pemprov Banten yang membatalkan penyaluran dana hibah pondok pesantren (ponpes) tahun anggaran 2021. Dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2021 ini, alokasi anggaran hibah ponpes senilai Rp161 miliar untuk 4 ribu lebih ponpes tidak dianggarkan.
Kuasa hukum FSPP Provinsi Banten Agus Setiawan mengatakan, selama mekanisme untuk penganggaran hibah ponpes dipenuhi, maka seharusnya tidak ada yang dikhawatirkan. “Niat baik jangan terganjal dengan hanya wedi (takut-red),” ujar Agus saat jumpa pers di sekretariat FSPP Provinsi Banten, Kota Serang, Minggu (10/10).
RelatedPosts
Padahal, Agus mengatakan, apabila mekanisme dan peraturan dipenuhi maka penyaluran hibah ponpes tidak menjadi masalah. Kalau memang pertanggungjawabannya wajib, maka semua harus menyerahkan. Sebaliknya, bagi yang tidak menyerahkan pertanggungjawaban maka harus membalikkan anggaran tersebut. “Selama unsur yang dibutuhkan saat perencanaan, penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban dipenuhi, maka apa yang dikhawatirkan,” tandasnya.
Namun, ia menilai, mungkin saja tidak dialokasikan hibah ponpes tahun ini lantaran Pemprov masih konsen untuk penanganan Covid-19. “Saya tidak tahu persis kenapa dibatalkan mungkin ingin lebih baik secara sistem, mungkin juga refocusing untuk mengatasi pandemi,” terangnya.
Meskipun begitu, Agus tak memungkiri ada ponpes yang masih membutuhkan anggaran hibah. Namun, apabila tidak ada hibah, maka ponpes juga tidak akan sekarat karena selama ini ponpes ada bukan karena hibah. “Tidak ada hibah, (ponpes-red) jalan-jalan saja. Tidak ada hibah, sangat tidak jadi masalah. Kalau ada (hibah-red) jadi kebaikan pemda. Tentu ketaatan kita ketaatan prosedur. Saat bikin proposal gak dikasih gak protes,” ujarnya. Namun, apabila anggaran hibah tahun 2022 kembali ada malah dengan jumlah yang lebih besar, maka hal itu sangat disyukuri.
Pada kesempatan itu, Agus juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengembangkan pendapat yang merugikan pihak lain. Bahkan, ada yang mengembangkan dan menyudutkan FSPP dalam kasus hibah ponpes tahun 2018 dan 2020. “Niat baik FSPP untuk membangun ponpes jangan dicederai,” tegasnya.
Ketua Presidium FSPP Banten KH Anang Azhari mengatakan, kemampuan ribuan ponpes di Banten sangat beragam. Ada ponpes yang sudah cukup mapan secara ekonomi tapi ada juga yang masih membutuhkan bantuan.
Kata dia, ponpes bisa berdiri sendiri tanpa bantuan bahkan meminta. “Hak itu diminta, kalau memang di sana ada anggarannya untuk pesantren lalu kita biarkan kan rugi, sementara masih ada pesantren yang membutuhkan,” ujar Anang.
Salah satu peran penting FSPP adalah memfasilitasi bantuan ini. Namun, bagi ponpes yang tidak mau hibah, maka tidak masalah.
Ia menerangkan, dulu ponpes tidak terorganisir. Namun saat ini terorganisir dalam satu wadah bernama FSPP. “Ini kemauan dari para kiai. Tujuannya silahturahim dan pemberdayaan,” ujarnya.
Kata dia, satu-satunya organisasi yang menyatukan ponpes salafi dan modern adalah FSPP yang diawali dari 2002. Sejak tahun 2002 itu sangat solid dan tidak terpecah-pecah. Para kiai pun sangat bersyukur dengan berdirinya FSPP yang bisa menyatukan ponpes. “Maka FSPP menyatakan berdiri di atas dan untuk semua golongan,” tegas Anang.
Selain itu, lanjutnya, FSPP dikelola oleh berbagai golongan dan bukan hanya kiai saja. Mulai dari akademisi, profesional, pengusaha, bahkan eksekutif. (nna/alt)
