Semua BUMD, lanjut WH, dibentuk untuk menambah pendapatan daerah bukan menjadi beban daerah. Sehingga penting dilakukan evaluasi untuk mengembangkan.
“Makanya Bank Banten kita mau pisahkan dari BGD, agar bisa berkembang dan menghasilkan bagi Pemprov Banten. Harapan yang sama tentu juga kepada BGD, tapi nanti tunggu hasil evaluasinya dulu,” urainya.
RelatedPosts
WH mengklaim pemisahan Bank Banten dari PT BGD mendapat dukungan penuh dari DPRD Banten dan Kemendagri.
“Makanya sekarang sedang disusun Raperda pemisahannya,” pungkas WH.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi menyampaikan dukungannya kepada gubernur yang akan segera mengevaluasi PT BGD, yang selama ini banyak permasalahannya.
“Kami mendukungnya. Memang PT BGD ini harus dievaluasi karena sampai sekarang biaya yang dikeluarkan pemprov jauh lebih besar dibandingkan dengan revenue BGD,” ungkapnya.
Kendati begitu, Komisi III menilai opsi melakukan restrukturisasi manajemen PT BGD lebih tepat dari pada dibubarkan.
“Kami menilai lebih baik direstrukturisasi dari pada dibubarkan karena pada dasarnya pemprov perlu juga punya BUMD, cuma garapannya mesti fokus, jangan seperti sekarang. Kita kasih kesempatan dulu pada manajemen baru, bila BGD memang tak bisa dipertahankan baru dibubarkan,” ujarnya.
Hasil kajian Komisi III, tambah Gembong, masih ada harapan membenahi PT BGD. Sehingga satu atau dua tahun ke depan tidak ada salahnya dipertahankan.
“Kami sepakat manajemennya harus segera dirombak dengan yang lebih fresh dan visioner, apalagi kalau sudah memisahkan Bank Banten dari BGD. Kami yakin BGD bisa seperti BUMD yang lain (PT Jamkrida dan Bank Banten),” tegasnya.
