Secara prinsip, lanjut politikus PKS ini, Komisi III siap memberikan masukan terkait restrukturisasi manajemen PT BGD.
“Kami kan tidak punya kewenangan secara langsung mengevaluasi PT BGD. Kewenangan kami hanya rapat dengar pendapat dengan direksi BGD yang biasanya juga diikuti oleh Pemprov Banten di Komisi III,” bebernya.
RelatedPosts
Diketahui, PT BGD akhir September lalu telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Aula Setda, Provinsi Banten. Dalam RUPSLB tersebut Pemprov Banten menyetujui pemisahan Bank Banten dari PT BGD.
Hadir dalam RUPSLB PT BGD yaitu Plt Sekda Banten Mukhtarom, perwakilan dari Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), Kepala Biro Ekonomi Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Banten Ahmad Syaukani, Komisaris Utama PT BGD Ayip Muflich dan jajaran direksi PT BGD.
Selain membahas pemisahan PT BGD, turut dibahas pula terkait pelaporan hasil kinerja perusahaan.
“Dalam acara RUPSLB, pembahasan utamanya adalah pemisahan Bank Banten yang selama ini menjadi anak perusahaan dari PT BGD,” kata Komisaris PT BGD Rasid Chaniago kepada wartawan.
Menurut Rasid, pada RUPSLB tadi semua peserta termasuk pemilik saham mayoritas yakni Pemprov Banten menyetujui pemisahan Bank Banten dari PT BGD itu.
“Alhamdulillah PSPT menyetujui pemisahan itu,” katanya.
Diakui Rasid, pihaknya memang sejak awal sudah mengajukan beberapa kali ke PSPT terkait rencana pemisahan dua perusahaan itu. Namun selalu mengalami kebuntuan karena tidak kunjung ditanggapi oleh PSPT.
“Makanya ketika PSPT membuka ruang untuk pemisahan itu, kami menyambutnya dengan baik. Meskipun proses pemisahan itu tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Ada banyak proses dan prosedur administratif yang harus dilalui, salah satunya pembuatan perda pemisahannya,” tuturnya. (den/alt)
