Selama ini, lanjut Misbah, para wakil rakyat masih kurang serius mengawal program pembangunan di Banten sehingga angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi padahal anggaran belanja daerah tiap tahun puluhan triliun.
“DPRD termasuk penyelenggara pemerintahan daerah. Mestinya lebih berani dan tegas setiap ada penyimpangan APBD,” pungkasnya.
RelatedPosts
Senada, aktivis mahasiswa lainnya Jody mengatakan, empat tahun Banten di masa kepemimpinan WH-Andika, masih banyak janji politik mereka yang belum direalisasikan. “Terutama terkait layanan dasar, masih banyak warga Banten yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Ia melanjutkan, APBD 2022 menjadi kesempatan terakhir bagi WH-Andika melaksanakan pembangunan sesuai target RPJMD 2017-2022.
“DPRD harus memastikan APBD harus prorakyat, dengan begitu angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan. Kalau masyarakat Banten masih kesulitan mendapatkan lapangan kerja, itu menjadi indikator kegagalan WH-Andika dalam memimpin Banten,” pungkasnya.
Setelah bergantian menyampaikan orasi, mahasiswa menuntut pimpinan dan anggota DPRD Banten menemui mereka untuk mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa. Namun sayang tidak ada satu pun wakil rakyat yang bersedia menemui pengunjuk rasa.
Kecewa lantaran aspirasinya tidak ditanggapi, belasan aktivis mahasiswa akhirnya melakukan aksi bakar ban bekas sebelum mengakhiri demonstrasinya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Banten semuanya berada dalam kondisi baik tahun depan. Sehingga mulai 2022 Banten akan membangun jalan baru.
“Pada Tahun 2022 akan menuntaskan pembangunan jalan mantap,” kata Wahidin dalam rapat paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Nota Pengantar Atas Raperda APBD Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang, Selasa, (12/10).
Gubernur yang akrab disapa WH juga menegaskan, alokasi belanja mandatory seluruhnya telah dapat dipenuhi dalam RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. “Menjadi komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kepada masyarakat Banten untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai,” ungkapnya.(den)
