Mahasiswa Desak DPRD Tingkatkan Pengawasan
SERANG-Rancangan APBD Banten tahun anggaran 2022 telah disampaikan Pemprov ke DPRD Banten untuk dibahas bersama hingga November mendatang.
Lantaran APBD 2022 menjadi akhir pengabdian Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, mahasiswa khawatir ada penyalahgunaan APBD. Oleh karena itu, mereka meminta para wakil rakyat di DPRD Banten meningkatkan pengawasan.
Hal itu disampaikan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Serang dan aktivis Kampus UIN SMH Banten saat melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (14/10).
Pantauan Radar Banten, mahasiswa tiba di depan gedung wakil rakyat sekira pukul 12.30 WIB. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan aspirasi mahasiswa.
“APBD Banten tahun anggaran 2022 adalah uang rakyat, jadi wajib hukumnya pro rakyat. Jangan sampai jadi lumbung korupsi para tikus berdasi,” kata Ketua Umum Kumala Perwakilan Serang Misbah dalam orasinya.
Ia melanjutkan, RAPBD tahun anggaran 2022 yang diusulkan Rp12,4 triliun harus digunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat Banten. Terlebih hingga Provinsi Banten genap berusia 21 tahun, angka kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi.
“Harapan kami, pembahasan rancangan APBD 2022 harus transparan sejak tahap perencanaan, sehingg uang triliunan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan hanya untuk belanja pegawai, karena rakyat juga bayar pajak,” tegasnya.
Misbah menambahkan, dampak pandemi Covid-19 telah menghantam perekonomian masyarakat Banten. Sehingga penting tahun depan program pemulihan ekonomi jadi prioritas.
“Yang paling dibutuhkan rakyat juga terkait layanan dasar yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ini harus dianggarkan sesuai aturan,” bebernya.
Agar APBD tidak hanya jadi bancakan oknum pejabat, Misbah mendesak agar DPRD meningkatkan fungsi pengawasan, sebab dalam tiga tahun terakhir DPRD kecolongan, terbukti dari banyaknya kasus dugaan korupsi yang diproses aparat penegak hukum.
“DPRD harus lebih jeli mengenai pembahasan rancangan APBD 2022. Jangan baru sibuk setelah terjadi penyalahgunaan APBD,” tuturnya.
