Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Heru beranggapan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, ia meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan kliennya. “Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan,” tutur Heru dalam amar permohonan pledoinya.
Sebelumnya Nasron oleh JPU Kejari Kota Tangerang dituntut pidana pidana penjara selama 15 bulan. Selain pidana, Nasron juga diganjar pidana tambahan berupa denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Tuntutan yang sama juga diberlakukan untuk Direktur PT PBA Yazerdion Yatim. Hanya saja, Yazerdion diganjar pidana tambahan berupa uang pengganti atau kerugian negara sebesar Rp655, 407 juta. Uang pengganti tersebut telah dibayarkan Yazerdion melalui penitipan uang sebesar Rp900 juta ke rekening Kejari Kota Tangerang.
Perbuatan kedua terdakwa tersebut menurut JPU telah terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Seperti diketahui kasus tersebut bermula diketahui dari pemeriksaan dari Kemenkes terhadap 25 orang saksi. Puluhan saksi tersebut merupakan karyawan salah satu penyedia jasa tenaga kebersihan. Hasil pemeriksaan menemukan adanya perbedaan antara kontrak kerja yang dilakukan dengan kenyataannya.
Ditemukan lebih 100 tenaga kerja yang identitasnya tercantum sebagai pekerja kebersihan di perusahaan tersebut. Namun, seratusan orang tersebut tidak bekerja di RSUP Sitanala. Sementara yang dipekerjakan ternyata merupakan mantan pasien kusta.
Mereka diketahui digaji lebih rendah dari nominal yang tertera dari nilai kontrak. Adapun, modus kedua terdakwa dengan pengaturan pemenang lelang. Sidang dalam perkara tersebut rencananya akan digelar pada Selasa pekan depan. (fam/nda)












