CILEGON – Akademisi sekaligus pengamat pemerintahan Fauzi Sanusi angkat bicara terkait raihan  predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Fauzi memberikan selamat kepada pemerintah dengan adanya penghargaan tersebut karena  menunjukkan bahwa pelaporan keuangan telah sesuai dengan norma akuntansi pemerintahan.

Namun ia mengingatkan bahwa dengan WTP itu bukan berarti pemerintahan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Banyak fakta memperkuat pendapat saya tersebut,” ujar Fauzi, Kamis (14/10).

Fauzi melanjutkan, pemerintah boleh berbangga diri, tapi jangan larut sehingga dapat menurunkan kewaspadaan.

“WTP itu ibarat pagar sebuah gedung fungsinya untuk mengantisipasi adanya tindak pencurian. Jika merujuk pada teori Gone tentang korupsi, penyebab korupsi itu yang paling sering terjadi karena adanya opportunity (kesempatan) dan greed (keserakahan). Jika potensi karakter keserakahan yang dimiliki individu calon koruptor diberi peluang atau kesempatan, maka KKN itu akan terjadi,” tambah Fauzi.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut menurut Fauzi perlu dengan cara kolaborasi antara internal dan eksternal. Internal artinya memperkuat inspektorat dengan dukungan yang sungguh-sungguh dari Walikota, sementara eksternal memperkuat peran dan tupoksi DPRD dalam bidang pengawasan  dan penganggaran.

Selama ini kolaborasi itu belum terjadi, bahkan terkesan tidak saling mendukung.

“Intinya kolaborasi internal eksternal yang didukung secara sungguh-sungguh (political will) Walikota dalam pemberatasan KKN. Sengaja saya tekankan pada kata Kolusi dan Nepotisme. Sebab dua praktek ini semakin berani muncul dan terang-terangan,” ungkapnya. (bam/air)