LPSK Terima 49 Pengaduan dari Banten

Dari Kekerasan Seksual Anak Sampai Pencucian Uang

SERANG – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai pemulihan terhadap para korban pelanggaran HAM, menjadi tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia saat ini. Berdasrkan data LPSK, pada tahun 2021, dari 1.343 permohonan perlindungan, dari Provinsi Banten tercatat sebanyak 49 permohonan dengan berbagai kasus.

Hal itu terungkap dalam kegiatan public hearing LPSK tentang Catatan Pemulihan dan Pemenuhan HAK bagi Penyintas Pelanggaran HAM, dalam rangka menyambut peringatan Hari Hak Asasi Manusia sedunia yang diperingati setiap 10 Desember.

Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution, Ketua DPRD Banten Andra Soni, dan Kabid Hukum Polda Banten Kombes Pol Achmad Yudi Suwarso.

Dalam paparannya, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan, berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berupaya melakukan pemulihan terhadap para korban, termasuk mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

“Namun dalam pelaksanaannya, layanan kepada para korban berupa bantuan medis serta rehabilitasi psikologis dan psikososial menghadapi sejumlah kendala, sehingga LPSK mulai fokus melibatkan sejumlah pihak untuk membangun kembali kehidupan sosial ekonomi korban pelanggaran HAM, termasuk pemerintah daerah (pemda)," katanya.

Ia melanjutkan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, LPSK berkolaborasi tidak saja dengan pemerintah pusat namun juga pemda dan instansi terkait lainnya.

"Dalam pemenuhan bantuan ini, LPSK tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus ada peran dan partisipasi dari sejumlah pihak. Ini sebagai bagian dari upaya membangun solidaritas bagi para korban," bebernya.

Tantangan lainnya dalam perlindungan HAM di Indonesia, kata Manager, adalah bagaimana memulihkan korban sambil mendorong partisipasi dan solidaritas masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Lebih lanjut ia mengatakan, fakta dilapangan banyak saksi dan korban pelanggaran HAM mengalami situasi tertekan selama kasusnya masih berjalan. Padahal saksi dan korban tidak boleh dalam merasa tertekan. Atas kondisi itu, LPSK hadir untuk memfasilitasi saksi dan korban untuk menjadi penyintas tangguh.

"Penyintas tangguh itu kita definisikan sebagai orang yang sudah pernah menjadi korban, saksi ahli, saksi pelaku maupun pelapor yang dia mengalami situasi tertekan saat itu. Melalui fasilitasi ini, diharapkan mereka bisa menularkan pengalamannya kepada yang lain (agar tidak selalu merasa tertekan), agar mental mereka menjadi kuat," urainya.

Agar hak-hak para penyintas pelanggaran HAM dipenuhi, seperti layanan kesehatan, dan layanan dasar lainnya, LPSK mendorong adanya kolaborasi dan dukungan dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

"Di tengah situasi Pandemi Covid-19, pemulihan dan pemenuhan hak para saksi dan korban tetap menjadi prioritas LPSK. Misalnya praktik program psikososial LPSK dengan Pemda, Kementrian/Lembaga, BUMN, dan lembaga filantropi cukup efektif membantu upaya pemulihan hak," bebernya.

Masih dikatakan Maneger, ditengah keterbatasan para penyintas cukup tangguh dan saling terkoneksi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Meski begitu kata dia, tetap dibutuhkanbridging, linking dan bonding dalam mengembangkan modal sosial kerja sama dengan lingkungan sekitar para korban.

“Kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020), sekurangnya LPSK telah memberikan 19.849 program perlindungan terhadap saksi dan korban dari berbagai tindak pidana. Tahun 2021, dari 1.343 permohonan perlindungan ke LPSK, dari Provinsi Banten tercatat sebanyak 49 permohonan,” sebutnya.

Tindak pidana tertinggi ungkap Nasution, meliputi kekerasan seksual dan anak, penganiayaan berat, terorisme, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain.

"LPSK Dibentuk berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki peranan penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia," tegasnya.

Selama 13 tahun berdiri, LPSK telah melakukan beragam pengembangan pemenuhan hak saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan ahli berupa perlindungan fisik, perlindungan hukum, pemenuhan hak prosedural, fasilitasi ganti rugi (kompensasi dan restitusi), bantuan (medis, psikologis, dan psikososial).

"Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada para korban dengan pendekatan rehabilitasi psikososial, sebagai salah satu hak bagi korban pelanggaran HAM yang berat selain bantuan medis dan psikologis," tegasnya.

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar seperti pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

"Pemenuhan rehabilitasi psikososial, hanya mungkin terjadi bila ada kerja sama antara LPSK dan pemerintah pusat maupun daerah. Pemda juga bisa membuat kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, peran pemerintah daerah dalam membantu pemenuhan hak para penyintas pelanggaran HAM hanya bisa dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.

"Secara prinsip DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah siap membantu, terutama dalam pemenuhan hak layanan kesehatan," katanya.

Ia melanjutkan, perlindungan kepada para saksi dan korban telah jelas aturannya, oleh karena itu ia menyarankan LPSK untuk dapat mulai melakukan MoU dengan Pemda agar pada pelaksanaanya dilapangan menjadi lebih mudah.