Padahal, sambung Sururi, jabatan sekda itu strategis sekali yakni jabatan karir tertinggi ASN. Ini harus menjadi skala prioritas kebijakan Pemprov untuk menuntaskan. Dia khawatir kinerja birokrasi tidak efektif, kepentingan jangka pendek dan pencapaian tujuan atau sasaran menjadi tidak optimal.
“Kecuali nanti diperbolehkan oleh regulasi bahwa Pj Gubernur boleh buat kebijakan strategis seperti menempatkan pejabat eselon II. Tetapi yang perlu kita pahami, seperti di awal tadi, semestinya ini tidak boleh terjadi, Pemprov harus responsif terhadap kebijakan,” ujar Sururi.
Kata dia, ada kecenderungan, penempatan pejabat terjadi di akhir masa jabatan. “Ini jadi pertanyaan publik, mengapa menjelang akhir masa jabatan, masih ada posisi jabatan yang kosong,” tandas akademisi Unsera ini.
Kata dia, kekosongan jabatan ini jangan menjadi hambatan birokrasi karena ada berbagai kepentingan aktor sehingga kebijakan yang sudah terencana menjadi tidak tepat sasaran. “Termasuk aspek teknis dan administratifnya yang seringkali menghambat kebijakan,” ujarnya. (nna/nda)












