“Hingga perubahan APBD 2021, memang belum masuk draf raperdanya. Ini berarti baru tahun depan diusulkan ke dewannya,” bebernya.
Secara prinsip, kata Gembong, DPRD Banten khususnya Komisi III memahami bila pemisahan Bank Banten dengan PT BGD butuh waktu, sebab Pemprov harus menyusun naskah akademiknya terlebih dulu.
“Kami tentu akan langsung melakukan pembahasan bila raperdanya telah diusulkan ke dewan, sebab menjadi penting pemisahan Bank Banten ini agar bisa memberikan deviden kepada daerah,” bebernya.
Logikanya, tambah Politikus PKS ini, kalau Bank Banten belum dipisahkan dari PT BGD maka devidennya harus deviden konsolidasi bersama-sama PT BGD, sepanjang Bank Banten meraih untung. Sementara keuntungan konsolidasinya bersama PT BGD belum untung maka belum ada kewajiban PT BGD (termasuk Bank Banten di dalamnya) memberikan kewajibannya deviden-nya kepada Pemprov Banten.
“Karenanya pemisahan Bank Banten menjadi sebuah keniscayaan bagi Pemprov Banten untuk segera diwujudkan,” tegasnya.












