Seperti diketahui, pendapatan daerah Provinsi Banten tahun 2022 yang semula Rp12,19 triliun itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp7,79 triliun yang meliputi pajak daerah sebesar Rp7,28 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 20,28 miliar. Kemudian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp52,96 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp435,98 miliar.
Pendapatan transfer Rp4,39 triliun meliputi dana bagi hasil sebesar Rp612,39 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp1,07 triliun, DAK Rp2,69 triliun, dan dana insentif daerah sebesar Rp15,48 miliar. Sedangkan, pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,20 miliar dari pendapatan hibah sebesar Rp6,20 miliar.
Dengan hasil evaluasi dari Kemendagri itu, maka APBD Provinsi Banten tahun depan menjadi Rp10,69 triliun. Pendapatan transfer yang semula diproyeksikan Rp4,39 triliun menjadi Rp2,89 triliun.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani mengaku tidak ada masalah apabila BOS untuk SD dan SMP tidak ada lagi dalam postur APBD Provinsi Banten. “Yang penting, DAK non fisik berupa BOS itu sampai ke sasaran,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Tabrani, dana BOS SD dan SMP yang dimasukan ke postur APBD kabupaten/kota lebih meringankan beban dan tanggungjawab Dindikbud Provinsi Banten karena pada saat di Pemprov, apabila ada masalah maka Dindikbud Provinsi Banten yang harus menyelesaikan. “Itu juga mengurangi beban psikologis terhadap dinas yang selama ini dianggap anggarannya paling besar. Padahal, besar itu disebabkan karena dana BOS. Dengan begitu akan terkurangi nilai anggaran di Dindikbud,” tutur mantan Kepala Dindikbud Kota Tangerang ini.
Ia mengatakan, selama ini, dana BOS untuk SD, SMP, SMA, dan SMK disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. (nna/air)












