Selain menuntut gubernur mencabut laporannya, tambah Intan, serikat buruh se- Banten juga tetap konsisten menolak besaran UMK 2022 yang telah diputuskan gubernur.
“Rekan-rekan kami yang sempat ditahan dan menjadi tersangka, adalah pejuang buruh yang menyuarakan hak-hak kaum buruh. Oleh karena itu, perjuangan kami pun tidak akan berhenti hingga gubernur merevisi UMK 2022,” pungkas Intan.
Sementara itu, Ketua Tim Hukum Serikat Buruh Provinsi Banten Afif Johan meminta DPRD Banten segera memfasilitasi pertemuan gubernur dengan pimpinan buruh, sehingga pencabutan laporan gubernur di Polda Banten tidak perlu menunggu aksi buruh 5 Januari mendatang.
“Kami khawatir kalau aliansi buruh kembali melakukan aksi besar-besaran, Banten semakin tidak kondusif. Jadi kami mohon DPRD untuk segera memfasilitasi forum dialog,” katanya.
Afif yang juga menjadi Ketua DPD FSP KEP SPSI Provinsi Banten melanjutkan, pencabutan laporan oleh gubernur sangat penting karena permasalahan UMK 2022 sesungguhnya bisa diselesaikan melalui dialog.
“Jangan sampai ini berlarut, sebab rekan-rekan kami yang menjadi tersangka terancam kena PHK karena sudah dua pekan tidak masuk kerja. Bila itu terjadi, peluang islah semakin kecil,” bebernya.












