Secara prinsip, lanjut Afif, rekan-rekannya yang menjadi tersangka telah meminta maaf atas perbuatannya melakukan dugaan pelanggaran hukum.
“Sebagai kepala daerah, kami mohon Pak Gubernur memafkan dan mencabut laporannya. Sebab kalau dicari-cari kesalahan, baik buruh maupun gubernur sama-sama melakukan kesalahan. Ini tentu tidak akan pernah selesai bila tidak saling memaafkan,” pungkasnya.
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa buruh yang dikirimkan ke Polda Banten, massa buruh pada 5 Januari 2022 akan menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, menuntut Gubernur Banten mencabut seluruh laporan dan gugatan terhadap buruh. Kedua, menuntut Gubernur Banten merevisi UMK 2022 menjadi 5,4 persen. Ketiga, hentikan kriminalisasi terhadap buruh dan mahasiswa.
BELUM TERBUKA
Sebelumnya, pimpinan DPRD Banten berjanji akan memfasilitasi pertemuan serikat buruh dengan Gubernur Banten, untuk mencari titik temu atas polemik UMK 2022.
Ketua DPRD Banten Andra Soni mengungkapkan, pihaknya ingin membuka ruang dialog antara Gubernur Wahidin Halim dengan pimpinan buruh, agar terjadi komunikasi yang harmonis.
“Karena selama ini kita belum pernah terbuka ruang dialog untuk mendiskusikan persoalan ini sehingga menemukan solusi yang terbaik,” kata Andra saat menerima kedatangan pimpinan serikat buruh di DPRD Banten, pada 30 Desember 2021.












