Terkait pemberian kesempatan kepada kedua kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya, menurut Arlan, hal itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
“Itu ada surat pernyataannya dari PT PP selaku penyedia jasa yang menyatakan bahwa mereka sanggup menyelesaikan sebelum 50 hari, serta pada tanggal 28 Desember 2021 itu juga kita melakukan rapat bersama dan ada notulensinya juga,” tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat bersama dengan para kontraktor, lanjut Arlan, pembangunan Jembatan Bogeg dan Ciberang menghadapi banyak kendala yang membuat kontraktor tidak bisa selesai tepat waktu sesuai dengan yang ditargetkan.
Untuk pembangunan Jembatan Bogeg, kendala yang dihadapi antara lain lokasi pekerjaan yang berada di atas Jalan Tol Tangerang – Merak, sehingga perlu adanya koordinasi dan perijinan pelaksanaan pekerjaan baik dari PT Marga Mandala Sakti maupun dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR.
“Musim penghujan dan cuaca ekstrem seperti angin kencang juga menjadi kendala terhambatnya proses pembangunan Jembatan Bogeg,” urainya.
Sedangkan untuk pembangunan Jembatan Ciberang, kendala yang dihadapi di lapangan di antaranya pekerjaan itu berada pada daerah yang rawan bencana alam.
“Pada pelaksanaan pekerjaan Jembatan Ciberang beberapa kali akses jembatan sementara yang merupakan jembatan limpasan terputus, hal ini berpengaruh pada proses pelaksanaan pekerjaan jembatan itu sendiri dikarenakan diperlukannya waktu sekira 3 hingga 6 jam untuk memperbaiki jembatan sementara tersebut,” beber Arlan.












