Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, hingga saat ini Pemprov Banten masih menerapkan WFH bagi pegawainya dengan komposisi yang beragam, di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan katagori kritikal, yang berkaitan dengan bencana alam dan kesehatan seperti BPBD dan Dinas Kesehatan yang tetap masuk atau 100 persen menerapkan Work From Office (WFO).
Sedangkan untuk OPD katagori esensial, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keuangan, seperti BPKAD, Bapenda, dan lainnya menerapkan WFH 25 persen. Dan terakhir, OPD katagori non esensial, yang kaitannya lebih banyak dengan administrasi menerapkan WFH 50 persen.
“Kelompok non esensial itu sampai sekarang paling banyak yang WFH sampai 50 persen. Jadi kalau kita sudah sesuai,” ujar Komarudin.
Ia juga mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali dan menyesuaikan situasi dan kondisi. “Apakah dibutuhkan menambah atau pengurangan WFH di lingkungan Pemprov Banten. Jadi bisa nambah atau turun sesuai dengan kondisi, dua minggu sekali itu di evaluasi,” terangnya.
Meskipun pihaknya menerapkan WFH, ia memastikan dan menjamin semua pelayanan kepada masyarakat akan terus dilakukan secara optimal.












