Belum lagi, lanjutnya, adanya alih fungsi lahan, pemanfaatan hutan, dan lain sebagainya yang justru menimbulkan bencana seperti banjir yang terjadi di daerah Priuk, Kabupaten Lebak.
Sementara itu, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, pihaknya memiliki beberapa catatan untuk Pemprov Banten. Pertama, kerangka kebijakan. “Perda yang ada harus direvisi karena ada beberapa aturan di atasnya terkait kewenangan mitigasi bencana,” terangnya.
Kedua yakni kerangka anggaran yang harus mengutamakan kebijakan mitigasi bencana. Kata dia, pembangunan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta harus berpijak kepada mitigasi bencana. “Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru menimbulkan risiko bencana,” tegas Fitron.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, hal itu harus didukung juga oleh kerangka kebijakan. Izin yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan harus difilter dengan kacamata kebencanaan. “Apakah memiliki sensitivitas kebencanaan,” ujarnya.











