SERANG – Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Pemerintah Provinsi Banten tahun 2020 senilai Rp71,6 miliar lebih dilaporkan ke Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, Senin (24/1). Diduga, alokasi dana Bosda untuk SMA/SMK swasta tersebut bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Saya telah melaporkan penggunaan dana Bosda tahun 2020 untuk SMA/SMK swasta di Provinsi Banten ke Polda Banten hari ini (kemarin-red). Saya menduga ada persoalan dalam alokasi dana Bosda yang dapat menimbulkan kerugian negara,” kata Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (PMBI) Moch Ojat Sudrajat kepada Radar Banten, Senin kemarin.
Dijelaskan Ojat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2017 Bosda adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Banten berupa pemberian dana langsung kepada sekolah. Tujuan alokasi dana Bosda tersebut kata dia, untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran. “Bahwa dengan defenisi berupa pemberian dana langsung kepada sekolah maka khususnya untuk ke sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme hibah,” ujar Ojat.
Berdasarkan aturan tentang hibah telah diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jika merujuk aturan tersebut maka, pemohon hibah harus mengajukan secara online melalui situs web pemerintah daerah dan tertulis.
“Patut diduga pada tahun anggaran 2020, sekolah-sekolah swasta khususnya SMA dan SMK yang menerima dana BOSDA dari Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten tidak melakukan atau tidak menyampaikan permohonan melalui situs web pemerintah daerah atau yang dikenal dengan aplikasi e-hibah,” kata Ojat.
Menurut Ojat, pencairan dana Bosda kepada sekolah–sekolah swasta khususnya untuk SMA swasta dan SMK swasta di Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020 telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019. “Persoalan ini sebenarnya hampir sama dengan kasus hibah ponpes yang pernah ditangani Kejati Banten,” ungkap Ojat.












