“Pertanyaan kami soal riwayat tanah tidak dijawab BPN, namun malah mengklarifikasi soal kepemilikan tanah yang sudah berstatus SHGB atas nama PT Permadani Interland,” jelasnya.
Erwinengaku kecewa dengan jawaban yang tidak sesuai pertanyaam tersebut. “Saya kira BPN Tangsel cukup menjawab saja asal usul riwayat tanah itu. Jadi seolah terkesan melegitimasi kepentingan pihak pengembang. Padahal sederhana, kalau dijawab riwayat tanah Siti Hadidjah tahun 1987, maka akan membuka tabir kebenaran ini,” jelas Erwin.
Sementara itu kuasa hukum PT. Jaya Real Property Fahruli ketika dikonfirmasi belum dapat menjawab pertanyaan Radar Banten. Fahruli meminta Radar Banten menghubunginya lain waktu. “Besok saja ya. Sekarang saya sedang dengan keluarga,” singkatnya.(Syaiful Adha).











