Alasan kedua adalah alasan obyektif penyidik yang mempertimbangkan Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP. “Karena ancaman pidana diatas lima tahun (alasan obyektif menahan tersangka-red),” kata Adhyaksa.
Adhyaksa mengungkapkan QAB ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (3/2). Ia dijerat Pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 dan atau Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomoe 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam kasus ini, penyidik baru menetapkan satu orang sebagai tersangka. Namun demikian tersangka baru dalam kasus tersebut bisa saja nanti akan bertambah. “Mungkin kami tidak akan berhenti disini (hanya menetapkan QAB sebagai tersangka-red),” kata Adhyaksa.
Dijelaskan Adhyaksa ada dua perusahaan yang telah memberikan uang lebih dari Rp1 miliar kepada QAB. Dua perusahaan tersebut PT SKK dan PT ESL. “Yang disita Rp1,1 miliar,” ujar Adhyaksa.
Adhyaksa mengatakan, proses penyelidikan kasus dugaan pungli berasal dari Laporan Pengaduan dari Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) dengam Nomor : 09/MAKI.J/I/2022. Laporan tersebut dibuat pada tanggal 6 Januari 2022.
“Laporan tersebut pada pokoknya tentang dugaan terjadinya pemerasan oleh oknum ASN pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta,” ungkap Adhyaksa.












