Saat ini kata Ivan, penyidik telah meminta kepada Inspektorat Banten untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam pengadaan komputer yang bersumber dari APBD Banten tersebut. “Kami masih menyerahkan dokumen untuk diaudit oleh mereka (Inspektorat Banten-red),” tutur Ivan.
Hingga Kamis malam kemarin, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Muhtarom tidak memberikan respons terkait hasil audit pengadaan komputer UNBK 2018. Panggilan dan pesan singkat Radar Banten tidak direspons kendati nomor yang bersangkutan dalam kondisi aktif.
Seperti diketahui, pengadaan 1.800 unit komputer untuk SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi Banten tersebut diduga terdapat penyimpangan. Temuan penyimpangan tersebut didapatkan berdasarkan hasil penyelidikan dari tim penyelidik Kejati Banten bukan tindaklanjut dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Banten atau pun BPK Perwakilan Banten.
“Tidak ada (laporan dari LHP BPK atau Inspektorat-red), ini (penyelidikan-red) murni dari teman-teman pidsus (pidana khusus-red) Kejati Banten,” kata Asisten Intelejen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano.
Adhyaksa mengatakan, pengadaan komputer tersebut dikerjakan oleh PT AXI. Modus kejahatannya dengan mengadakan barang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat komputer yang tidak sesuai jumlahnya. “Barang yang dikirim jumlahnya tidak sesuai sebagai yang ditentukan dalam kontrak,” ujar pria yang akrab disapa Adhy tersebut.












