Dijelaskan Ivan, penahanan Ardius karena alasan subyektif dan obyektif. Alasan subyektif berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP penahanan dilakukan karena penyidik khawatir akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. “Alasan obyektif berdasarkan Pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP) karena dugaan tindak pidana dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih,” kata Ivan.
Dikatakan Ivan, berdasarkan hasil pemeriksaan Ardius diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut karena tidak melakukan tugas dan kewajibannya selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK). “Maka pada hari ini sekira pukul 16.00 WIB terhadap AP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten,” kata Ivan.
Perbuatan Ardius oleh penyidik dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
BARU 1 TERSANGKA
Koordinator Pidsus Kejati Banten Febri menambahkan dalam kasus tersebut penyidik baru menetapkan tersangka tunggal. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan tersangka dalam kasus tersebut bertambah. Penambahan tersangka kata dia tergantung dari hasil pemeriksaan dan petunjuk mengenai keterlibatan pihak lain. “Kita lihat nanti perkembangan hasil pemeriksaan (terkait tersangka baru-red),” tutur Febri.
Saat ini kata Febri, proses penyidikan masih berjalan. Terkait hasil perhitungan kerugian keuangan negara penyidik masih menunggu dari audit Inspektorat Banten. “Mereka (Inspektorat-red) sedang hitung, kita sedang menunggu hasilnya,” tutur Pebri.












