PANDEGLANG- Ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Pandeglang terjerat utang rentenir. Akibatnya ratusan kades tersebut tidak dapat melaksanakan pembangunan di desanya.
“Dari 322 desa, 50-60 persennya utang ke rentenir,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan kepada Radar Banten, Selasa (22/2).
Menurutnya, ratusan kades tersebut terjerat pada tahun 2020 dan 2021. Hal itu dipicu dari SK (Surat Keputusan) kepala desa tidak bisa dijaminkan untuk meminjam sejumlah uang kepada bank swasta maupun bank pemerintah.
“Akhirnya pinjam uang ke rentenir,” katanya.
Jaminan yang diberikan para kades tersebut kepada rentenir, kata Doni, adalah buku tabungan desa. Di mana melalui buku tabungan itulah diterima transferan dana desa baik dari Pusat maupun daerah.
“Karena buku tabungan desa dipegang rentenir otomatis desa tidak bisa mencairkannya sebelum hutang dilunasi. Akibatnya kegiatan pembangunan di desa menjadi terhambat,” terangnya.(Mg-01)
