Dijelaskan Boyamin, cara mengetahui ponsel yang berbeda ini adalah dengan melihat perbedaan data IMEI dari dokumen barang yang dikirim dan dokumen yang dilaporkan untuk pembayaran bea masuk. “Iphone 11, 12, 13 itu harganya antara Rp10 juta hingga Rp20 juta, sedangkan harga ponsel merk Hw harga sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta,” ungkap Boyamin.
Pajak dari bea masuk barang impor tersebut sebesar 15 persen dari harga produk. Oleh karenanya, terjadi selisih yang cukup besar terhadap potensi penerimaan negara. “Pajak dari bea masuk PPN adalah 15 persen dari harga barang import. Aduan saya ini sudah dilengkapi sekitar 30 data barang ponsel termasuk data IMEI dari ponsel tersebut,” kata Boyamin.
Berdasar penelusurannya sambung Boyamin, ponsel selundupan tersebut sudah beredar dan telah dipergunakan masyarakat. Gerai penjualan barang selundupan ini salah satunya berada di wilayah Jakarta Timur. “Dalam laporan saya, sudah dilampirkan data dua ponsel iPhone beserta IMEI-nya yang telah terjual dengan istilah garansi toko yang diduga berasal dari dugaan penyelundupan aduan ini,” kata Boyamin.
Ia merumuskan dugaan penyelundupan ini sebagai bentuk dugaan mengurangi pajak bea masuk PPN terhadap barang impor sehingga diduga menimbulkan potensi hilangnya pendapatan negara. “Hilangnya pendapatan negara dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian Negara yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,” ucap Boyamin.
Terkait terduga pelaku, Boyamin mengaku telah memberikan datanya kepada Kejati Banten. Namun, ia belum bisa diungkap kepada publik dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Banten dalam menentukan rumusan perbuatan dan pelaku berdasar ketentuan peraturan yang berlaku. “Identitas terduga pelaku sudah saya sampaikan tapi mohon maaf belum bisa diinformasikan kepada media,” kata Boyamin.
Boyamin menghimbau kepada masyarakat luas untuk melaporkan kepada Kejati Banten atau kepada MAKI atas data iPhone yang dimiliki apabila cara membelinya dengan istilah garansi toko. “MAKI menjamin ponsel iPhone yang dimiliki masyarakat tidak akan disita dan hanya dibutuhkan datanya,” tutur Boyamin. (fam/air)











