Saksi lainnya, Direktur PT Pajar Konsultan Tri Widyanto mengatakan tidak menerima atau memegang dokumen pekerjaan FS. “Tidak dikasih Agus (dokumen-red), nanti-nanti katanya. Ada dinas (dokumen-red), belum dijilid lah, segala macam (alasan Agus-red),” ungkap Tri.
Tri mengatakan, pekerjaan proyek tersebut dilakukan oleh Agus. Ia mengaku perusahaannya mempunyai tenaga ahli yang dapat dipekerjakan untuk melaksanakan proyek tersebut akan tetapi Agus tidak melibatkan. “Saya tanyakan ke Agus, katanya ada tim dari Bandung (ahli-red), saya percaya dengan Agus,” kata Tri.
Diakui Tri, uang proyek dari APBD Provinsi Banten masuk ke dalam rekening perusahaannya. Uang tersebut kemudian dicairkan dan diambil Agus. “Agus yang mengurus semua, tahu-tahu uang masuk rekening, Agus yang beri tahu (uang masuk rekening-red),” kata Tri.
Tri mengatakan, tidak pernah bertemu dengan Joko Waluyo. Ia juga tidak pernah bertemu dengan panitia pengadaan maupun dengan tim panita pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP). “Saya tanda tangan kontrak saja, tidak tahu (dengan tim pengadaan dan PPHP-red),” kata Tri.
TEBANG PILIH
Kuasa hukum Joko Waluyo, Alloy Ferdinan mengatakan dalam kasus tersebut, penyidik terkesan tebang pilih dalam menetapkan tersangka. Menurut dia, banyak pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban.
“Harusnya delapan direktur perusahaan konsultan jadi tersangka, begitu juga dengan kepala dinas pendidikannya selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengeluaran uang negara. Makanya jaksa ini tebang pilih dalam penetapan tersangka, entah muatannya apa (dalam menetapkan tersangka-red),” kata Alloy dikonfirmasi usai sidang.
Alloy mengatakan, delapan direktur perusahaan konsultan telah mengakui menandatangani kontrak dan menerima uang masing-masing Rp5 juta. “Uang itu sudah masuk rekening ke masing-masing perusahaan, mereka (delapan perusahaan konsultan telah menandatangani kontrak-red) juga terima uang (fee pinjam bendera-red),” tutur pengacara mantan Kabiro Kesra Banten Irvan Santoso ini. (fam/alt)












