Selain penataan, perlu juga dibangun early warning system di hulu dan pemberian edukasi kepada masyarakat bahwa sungai bukan tempat pembuangan sampah, tapi aset. Apalagi, adanya global warming ini membuat cuaca ekstrem. “Prinsip bendungan hanya menampung,” tutur Jayada.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Pemprov Banten, Pemkot Serang, dan BBWSC3 akan membagi tugas untuk melakukan pengendalian banjir. “Setelah lakukan rapat lintas sektoral, akan dibangun early warning system, sehingga ketika debet tinggi di Sindangheula, dapat diberikan informasi kepada masyarakat, seperti di Bendungan Katulampa agar ada jalan keluar secepatnya,” ujar Andika.
Selain itu, tiga instansi ini juga akan fokus di hilir, dengan melakukan pembenahan badan sungai, menyusun program, dan membuat grand design penanggulangan banjir mulai bendungan sampai sungai. “Kita support. Pemprov sudah buat DED (detail engineering design-red) dan penanganan darurat. Termasuk pembenahan badan sungai,” terangnya.
Terkait lebar sungai yang ideal, ia mengaku hal itu dapat diketahui setelah grand design rampung. Namun, BBWSC3 memang membutuhkan support pemerintah daerah.
“Kesepakatan ini menjadi momentum, pembenahan sempadan sungai, bangunan ditertibkan,” tegas Andika. Apalagi Kota Serang adalah pemukiman padat penduduk. Maka, Pemkot harus melakukan penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) yang harus disertai dengan ruang terbuka hijau (RTH) yang di dalamnya terdapat sumur resapan atau biopori. “Pemprov support Pemkot untuk membenahi,” ujarnya.
Kata dia, badan sungai harus dihormati dan jangan direbut haknya. Untuk itu, bangunan yang menyalahi ketentuan harus ditertibkan. “Bagi tugas, Balai membuat grand design, penertiban oleh Pemkot, Pemprov support,” tegasnya.
Walikota Serang Syafrudin berharap sebelum grand design rampung, BBWSC3 dapat melakukan normalisasi Sungai Cibanten sampai Karangantu. Hal itu sebagai bentuk antisipasi apabilal terjadi hujan dengan curah tinggi dan intensitas yang lama.
“Secepatnya, grand design boleh dibuat tapi kan lama. Normalisasi dulu gak usah grand design. Dari hilir sampai sini,” tegas Syafrudin. Sehingga, apabila terjadi lagi, Kota Serang tidak terendam lagi. “Penertiban (bangunan-red) gampang bisa diatur, balai melangkah dulu,” tandas mantan birokrat ini.











