DP3AKB melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) membuka layanan bagi masyarakat untuk melaporkan aksi kekerasan seksual.
DP3AKB akan melakukan pendampingan terhadap korban sampai korban merasa lega dan dinilai sudah layak untuk selesai didampingi.
“Apabila ada kasus yang ditangani UPTD PPA, sampai ke luar pulau pun akan kami dampingi,” kata Agus.
Agus berharap masyarakat untuk berani melaporkan aksi tersebut kepada pemerintah, tidak hanya pendampingan dan trauma healing, DP3AKB bahkan akan membantu kebutuhan medis.
“Bagi korban yang takut, kami siapkan rumah aman, rumah itu rahasia, untuk makan sepenuhnya akan ditanggung,” kata Agus.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh menjelaskan, pihaknya mendukung upaya-upaya penanganan kasus kekerasan seksual baik pada perempuan maupun anak.
Bahkan jika mahasiswa menginginkan adanya peraturan daerah yang mengatur TPKS, Ramtahulloh memberikan kesempatan untuk mengusulkan hal tersebut
“GMNI silahkan usulkan kepada DPRD untuk pembentukan Perda Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui surat ke DPRD, kami pun pasti akan menindaklanjuti, tapi ada prosedur yang harus dilalui. Prinsipnya kami akan mendukung selama tidak bertentangan dengan aturan di atas nya,” ujarnya. (Bam/air)












