Kata dia, apa yang menjadi tuntutan para tenaga honorer itu dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari pemerintah. Namun, Pemprov selama ini sudah melakukan upaya fasilitasi. “Kita tergantung pemerintah pusat,” tegas Tranggono.
Seperti diberitakan sebelumnya, tenaga honorer di lingkup Pemprov Banten merasa Pemprov Banten belum menunaikan janjinya. Untuk itu, ribuan tenaga honorer itu bakal melakukan aksi mogok massal pada awal Agustus nanti.
Ketua FPNPB Taufik Hidayat mengatakan, hingga saat ini, Pemprov belum juga menindaklanjuti poin kesepakatan yang telah dicapai pada audiensi pada 10 Juni lalu. “Jadi seperti PHP (pemberi harapan palsu-red),” ujar Taufik.
Seperti diketahui, tenaga honorer Pemprov Banten yang tergabung dalam FPNPB berencana menggelar aksi damai pada 13 Juni lalu. Namun, rencana tersebut batal setelah adanya kesepakatan sejumlah poin antara FPNPB dan Pemprov Banten.
Kata Taufik, walaupun sudah mencapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut, tapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemprov. “Belum ada perkembangan atau kabar terbaru mengenai poin-poin kesepakatan yang telah disetujui bersama,” ungkapnya. (nna/air)












