RADARBANTEN.CO.ID – Kata forensik dan otopsi kini semakin populer. Hal ini tak lepas dari mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan atasannya sendiri, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
Kematian Joshua dan hasil otopsi dua kali yang dilakukan tim forensik inilah yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Lantas, seperti apakah dunia forensik itu? Apakah forensik hanya menangani kasus-kasus pembunuhan saja?
Menurut Dokter forensik RS. Kariadi Semarang, dr. Sigid Kirana Lintang SpFM, 90 persen dokter forensik justru menangani kasus penganiayaan, dimana korbannya masih hidup. Menurutnya persentase menangani korban meninggal justru lebih kecil.
“Yang perlu saya tekankan, masyarakat berpikir forensik itu selalu berhubungan dengan jenazah. Padahal tidak. Forensik itu sangat luas. 90 persen kasus malah menangani orang hidup,” ujar dr. Sigid yang juga sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Semarang kepada Radar Banten, Senin, 12 September 2022.

Dr. Sigid melanjutkan, bahwa kasus kematian akibat pembunuhan berkaitan erat dengan keamanan dan kesejahteraan. Kedua faktor ini menjadi pemicu utama terjadinya pembunuhan. Sementara kasus penganiayaan dapat terjadi kendati dua faktor tersebut mungkin saja hilang. “Kasus pembunuhan, kalau keamanan dan kesejahteraanny meningkat, otomatis kasusnya (pembunuhan-red) makin turun. Tapi tidak dengan kasus penganiayaan,” jelasnya.
Menurut dr. Sigid, dunia forensik di Indonesia berkembang cukup pesat, namun dalam perkembangannya juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dokter forensik, terutama dokter forensik di daerah.
Salah satu kendala itu menurutnya bahwa pemeriksaan forensik tidak berdiri sendiri. Dibutuhkan pemeriksaan penunjang yang saat ini masih kurang bisa terpenuhi di daerah. Pemeriksaan penunjang masih tersentral di Jakarta.
“Beberapa contoh kasus, sample-nya kita kirim ke Jakarta. Contoh misalnya DNA, polisi ngirimnya ke Jakarta. Kemudian ada lagi beberapa kasus misal kita butuh pemeriksaan penunjang radiologi CT Sacan Post Mortem baru bisa dilakukan di Jakarta,” ujarnya.
Menurut dr. Sigid, sentralisasi pada pemeriksaan penunjang inilah yang seharusnya dapat diatasi, agar dokter forensik di daerah lebih cepat melaksanakan tugasnya memeriksa korban. “Mungkin sentralisasi pemeriksaan penunjang ini perlu dikembangkan di daerah-daerah,” ujar Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang ini.
Selain masalah diatas, terdapat juga persoalan pembiayaan pada proses pemeriksaan forensik. Sampai saat ini menurut dr. Sigid, pembiayaan forensik masih belum ada kejelasan, padahal pemeriksaan forensik membutuhkan biaya awal yang bisa dikatakan tidak murah.
“Periksa ini, periksa itu yang bayar siapa? Hehehe. Masih tanda tanya dan PR,” ujarnya terkekeh. Menurut dr. Sigid, guna mensiasati persoalan pembiayaan, biasanya dokter forensik akan melakukan pemeriksaan forensik sekaligus dilakukan penelitian.
“Jadi dananya (melakukan pemeriksaan forensik-red) menggunakan dana penelitian,” ujarnya.
Reporter: Syaiful Adha.












