SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dan pencatatan sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota melakukan pelayanan adminduk jemput bola. Salah satunya melalui Roadshow Bus KPK di Banten. Semua jenis pelayanan Adminduk dilakukan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya.
Kepala DP3AKKB Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, pelayanan adminduk dilakukan dengan sistem jemput bola atau pelayanan dilakukan di luar kantor dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat serta mempercepat pelayanan Adminduk dan pencatatan sipil dengan cara mendatangi masyarakat pada tempat keramaian. “Dengan adanya pelayanan jemput bola ini diharapkan dapat menyisir dan disaksikan dan membantu masyarakat rentan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Ia mengatakan, apabila ada warga yang administrasi kependudukannya hilang atau rusak atau mau merubah elemen data seperti perubahan status, dari belum nikah menjadi menikah atau status yang lainya dapat dilakukan perubahan. Selain itu, ia memastikan bahwa semua jenis pelayanan Adminduk dilakukan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya.
DP3AKKB Provinsi Banten bersama Dinas Dukcapil Kota Cilegon akan melakukan pelayanan pada tanggal 4-5 Oktober di Alun Alun Kota Cilegon. Berikutnya, pelayanan akan dilakukan pada tanggal 7-9 Oktober di Are CFD, Kota Tangerang Selatan.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kegiatan pelayanan Adminduk ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Banten melalui DP3AKKB untuk mendekatkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga untuk mendukung program Roadshow Bus KPK yang dilaksanakan di tiga kota di Banten, yakni Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. “Ini bukti bahwa Pemerintah Provinsi Banten memberikan pelayanan yang maksimal terkait Adminduk dan menolak untuk korupsi, karena pelayanan ini dilaksanakan secara terbuka,” ujar Al Muktabar. (adv)
