TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, politisi diperkirakan akan mencari berbagai cara dalam mendongkrak elektabilitas mereka.
Salah satunya dengan politisasi agama dan memainkan politik identitas.
Walikota Tangsel Benyamin Davnie meminta Kementerian Agama Kota Tangsel untuk dapat mengantisipasi hal ini, karena menodai keluhuran agama dan mengganggu kerukunan maayarakat.
“Menjelang Pemilu harus diantisipasi politisasi agama dan politik identitas yang dimainkan sejumlah calon. Saya meminta agar hal ini dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai,” ujar Benyamin, Selasa, 3 Januari 2022.
Benyamin mengatakan, semua pihak harus berkaca pada Pemilu yang lalu di mana masyarakat terbelah akibat politisasi agama dan politik identitas saat Pemilu dan masih dirasakan hingga sekarang.
“Keluarga besar Kemenag Tangsel bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar tahapan Pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi, dalam pengertian yang sesungguhnya,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Kemenag Tangsel Dedi Mahfudin mengatakan, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya juga sudah berpesan untuk membina masyarakat terhindar dari politisasi agama dan politik identitas.
“Kemenag terus memberi pencerahan kepada bawahannya dan masyarakat untuk tidak terbawa arus (politisasi agama dan politik identitas),” ujarnya, Selasa 3 Januari 2022.
Dedi mengatakan, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait hal ini terus digencarkan. “Kita berikan edukasi dalam menyikapi tahun politik ini, kita tidak boleh terbawa dan kitaharus memberi pencerahan kepada maayatalias,” tandasnya.
Reporter: Syaiful Adha.
