Nana menjelaskan, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan serta menjamin hak-hak kepegawaian dari pegawai yang mengalami dampak, maka keputusan Penjabat Gubernur Banten untuk mengeluarkan perintah pelaksana tugas sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.“Karena pelaksanaan pengukuhan atau pelantikan untuk mengisi jabatan pada SOTK sebagaimana Pergub yang sudah ditetapkan, harus terlebih dahulu meminta persetujuan teknis dari Kemendagri dan BKN,” terangnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Banten Moch Tranggono mengatakan, seharusnya 115 pejabat itu memang dikukuhkan atau diangkat ulang.“Tapikan masalahnya Pak (Pj-red) Gubernur sebagai penjabat, kalau diangkat ulang harus adaizin Kemendagri. Padahal prosesnya agak lama, sedangkan kita harus jalan.Salah satu solusi yang dilakukan Pak (Pj-red) Gubernur adalah mengangkat Plt,” ujarnya.
Kata dia, penunjukan Plt itu aturannya dan tidak perlu izin Kemendagri serta tanpa meninggalkan jabatan sebelumnya.“Hak-hak dari pejabat tidak hilang,” tuturnya.
Tranggono mengaku tak semua pejabat menjadi Plt. Kedepan, pihaknya sedang melakukan proses pengangkatan pejabat. Untukitu, ia berharap para pejabat tak perlu gelisah. “Sebab kalau tidak dilakukan Plt, mereka sudah tidak berlaku lagi,” tandasnya.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, ASN tak perlu khawatir karena pada dasarnya abdi negara bersedia ditempatkan dimana saja. Ia memastikan hak-hak para pegawai yang menjadi Plt tidak hilang.












