“Ya kalau tidak sesuai dengan kontrak kerja, tentunya akan ada sanksi juga. Intinya harus dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja yang ada,” katanya.
Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ruas jalan di Pandeglang menjadi perhatian serius anggota DPRD Pandeglang. Mereka meminta agar Pemkab terus mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya dengan terus meningkatkan sinergitas dengan Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Pandeglang Tb Udi Juhdi mengatakan, DPRD Pandeglang memiliki tugas dan kewajiban sebagai partner kerja pemerintah dalam mengambil dan memutuskan kebijakan. Salah satu kebijakan yang mendapat dukungan penuh yakni peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya pembangunan jalan.
“Tugas kita sebagai rekan kerja dan pengawas dalam pengalokasian anggaran. Inilah yang menjadi dasar kita untuk mengawal semua kebijakan Pemkab,” katanya.
Udi mengatakan, di tahun 2022 Pemkab mengeluarkan kebijakan pembangunan Jakamantul dan tersebar di semua daerah di Pandeglang. Kebijakan itu menjadi faktor penting karena melaksanakan usulan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Pandeglang melalui pokok pikiran (Pokir) semua anggota DPRD Pandeglang.












