TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tangsel saat ini menimbulkan persoalan dan masalah serius.
Data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Tangsel, sebanyak 1.374 perumahan dan 48 gedung apartemen tidak satupun memiliki Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU).
PSU sendiri merupakan lahan yang wajib diserahkan pengembang perumahan atau pengelola apartemen kepada Pemerintah Kota Tangsel, berupa Fasilitas sosial dan Fasilitas umum serta lahan pemakaman.
Khusus untuk apartemen, pengelola hanya diwajibkan menyerahkan lahan pemakaman untuk penghuni.
Regulasi mengenai PSU di Kota Tangsel termuat dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 89 Tahun 2022 dan Perubahan Atas Perwal Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perencanaan, Pembangunan Serta Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Skala Kecil Mandiri.
Ironisnya, aturan yang dibuat Walikota Tangsel, Benyamin Davnie oleh pengembang perumahan dan pengelola apartemen tidak diindahkan, karena sampai saat ini pengembang perumahan maupun pengelola apartemen belum memenuhi kewajibannya menyerahkan PSU.












