“Ada juga yang dipaksa, karena yang bersangkutan sudah mengalami peningkatan perekonomian dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Maka kami coret dari penerima bantuan. Dan tetap harus ada pernyataan dari yang bersangkutan,” katanya.
Nuriah mengatakan, tahun ini Pemkab mendapatkan suntikan anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp375 miliar atau naik Rp130 miliar dibandingkan tahun 2022 lalu yang hanya sekira Rp245 miliar. Dana tersebut disalurkan melalui semua program bantuan sosial (bansos). Dana itu, kata dia, sepenuhnya dipergunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu. “Tahun ini dana bansos untuk Pandeglang bertambah, karena berbagai pertimbangan Pusat dan kondisi yang diprediksi bakal terjadi kemiskinan ekstrim,” katanya.
Nuriah menerangkan, dana tersebut disalurkan melalui berbagai program bantuan di Pandeglang, sepeti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program lainnya. “Secara keseluruhan, dana yang akan diterima Rp375 miliar dalam setahun,” katanya.
Dana itu, sepenuhnya akan digunakan untuk membantu warga kurang mampu di Pandeglang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin hingga saat ini sebanyak 131.430 orang, jumlah itu kemungkinan bisa bertambah seiring dengan akan diprediksinya terjadi resesi dan inflasi hebat tahun 2023. “Semuanya untuk membantu warga kurang mampu, agar tidak terjadi kemiskinan ekstrem,” katanya.
Nuriah mengatakan, pihaknya terus melakukan pemutakhiran data dan melakukan verifikasi dn validasi data agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran. Dengan begitu, jumlah warga miskin di Pandeglang bisa ditekan dan tidak bertambah. “Petugas kita terus melakukan verifikasi dan validasi agar tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat sasaran, tentunya akan melahirkan persoalan lain,” katanya.












