Di akhir tahun 2022 lalu, ada progress yang sudah 80 sampai 90 persen. Namun, ada juga yang baru 50 persen. Ia mengatakan, pemberian kesempatan tidak melihat progres, tapi berdasarkan keyakinan bahwa pekerjaan akan selesai.
Arlan menerangkan, karena mekanismenya bukan adendum waktu, maka pihak ketiga yang mengerjakan 11 proyek tersebut dikenakan denda. “Mekanismenya pemberian kesempatan namanya,” terang Arlan.
Pemberian kesempatan kepada para kontraktor itu sudah melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku. PPK melakukan kajian baik secara kualitatif maupun kuantitatif, apakah kontraktor tersebut bisa diberikan kesempatan. Salah satu pertimbangannya, kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan. Kedua, dampak putus kontrak. “Kalau putus kontrak, pekerjaan tidak selesai, proyek terbengkalai, dan manfaat ke masyarakat nol,” tandasnya.
Selain itu, kalau dibandingkan secara nilai Rupiah, apabila putus kontrak, maka Pemprov Banten harus menganggarkan lagi untuk penyelesaiannya.
“Ada biaya lelang lagi, ada biaya mobilisasi, dan penyesuaian harga karena harga 2023. Sedangkan harga 2022 sebelum kenaikan harga BBM,” terang Arlan. Apabila dilanjutkan, maka ada pemasukan untuk Pemprov dari denda para kontraktor.
Reporter: Rostinah
Editor: Mastur












