Dalam surat edaran tersebut ditegaskan kepada seluruh OPD untuk dapat menerapkan e-katalog dengan mendahulukan memilih produk-produk lokal untuk pengadaan barang dan jasa.
Melalui surat edaran itu juga, seluruh pengusaha mulai diwajibkan untuk mengajukan permohonan membuat akun e-katalog mereka ke LPSE, agar dapat mengajukan penawaran kerja sama.
RelatedPosts
“Berdasarkan hal tersebut di atas agar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat segera melaksanakan strategi percepatan e-katalog lokal,” ungkap Sekda Tangsel Bambang Noertjahjo.
Menurut Bambang, aturan penerapan e-katalog lokal ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Maka perlu adanya perubahan budaya kerja dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan e-market place dan katalog lokal.
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Aditya
