Modus lainnya, kata Eko, yakni anggota DPRD bermain sendiri, karena sejak awal mereka mengawal sebuah proyek hingga akhirnya proyek itu masuk jadi bagian yang diputuskan dalam APBD. Pada saat itu pula wakil rakyat menyiapkan rekanannya. Jika perlu, membengkakkan anggaran untuk memperoleh keuntungan lebih besar. “Biasanya anggota DPRD/ DPR memperoleh fee dari rekanan karena telah mengawal dan memuluskan rekanan itu mendapatkan proyek,” katanya.
Modus terakhir, lanjutnya, oknum anggota DPRD punya perusahaan berupa CV atau PT sebelum menjadi anggota DPRD atau membuat perusahaan setelah menjadi anggota legislatif. Setelah dilantik, perusahaannya secara formal diserahkan orang lain, namun dia mengaturnya di balik layar. “Semakin lincah anggota DPRD DPR model ini,” katanya.
Untuk mencegah persoalan itu terjadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, seperti membuat regulasi tegas melarang menggarap proyek yang dibiayai APBD oleh anggota DPRD.
“Bagaimana mungkin anggota DPRD dapat mengoptimalkan tugas dan wewenangnya jika mereka ikut melaksanakan proyek. Bisa dipastikan terjadi konflik kepentingan, yakni konflik antara tugas pejabat publik dan kepentingan pribadi,” katanya.
Kemudian, lanjutnya, partai politik harus mengawasi para kader yang menduduki jabatan anggota DPRD. Petinggi partai harus terus-menerus menekankan materi integritas itu kepada kader supaya tidak seperti saat ini. “Ksnyataannya justru partai-partai mendorong para kader untuk berburu dana dari APBD,” katanya.(dib/asp)












