Udi mengatakan, pihaknya akan mencari tahu kebenaran mengenai persoalan dugaan adanya anggota DPRD Pandeglang yang ikut dalam monopoli proyek pembangunan di Pandeglang. “Kita akan cari tahu kebenarannya. Karena memang tidak diperbolehkan secara aturan kalau main proyek,” katanya.
Udi belum bisa berbicara banyak mengenai persoalan tersebut karena harus membuktikan kebenaran dugaan yang dilayangkan para aktivis Amira Pandeglang tersebut. “Secara aturan enggak boleh, kita pastikan dulu kebenaran informasinya. Tetapi yang jelas, tugas anggota DPRD itu hanya tiga dan tidak boleh terlibat dalam proyek pengadaan,” katanya.
Mencuatnya persoalan monopoli proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Pandeglang mendapat perhatian akademisi Universitas Masthla’ul Anwar (UNMA) Banten Eko Supriatno.
Kata dia, fenomena tersebut bukan hal baru dan kerap terjadi di setiap Pemerintah Daerah. Hal itu karena, terjadi kontrak politik pada saat pembahasan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Modusnya, kata Eko, bisa dilakukan secara resmi atau setengah resmi. Misalnya, pembagian proyek biasanya setelah selesai pembahasan anggaran, sekaligus sebagai ucapan terima kasih eksekutif kepada legislatif yang mengesahkan anggarannya. Hal ini menjadi kebiasaan di banyak daerah.
“Yang paling sering dilakukan yaitu membagi-bagi proyek penunjukan langsung. Caranya? Pimpinan komisi di DPRD membagi jatah proyek kepada anggotanya,” katanya.












