SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Dinas Tenaga Kerja dan Transmirgasi (Disnakertrans) Banten menegaskan jika tunjangan hari raya (THR) harus dibayarkan oleh perusahaan pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Jika tidak, Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi hal tersebut.
“Kita akan memberikan rekomendasi sanksi bagi perusahaan nakal bahkan hingga pencabutan izin perusahaan. Sanksi itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Kota,” kata Septo kepada wartawan, Jumat 7 April 2023.
Katanya, pemberian THR sudah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan beserta surat edaran (SE) dari Menaker RI.
“Bagi yang sudah bekerja 12 bulan berturut-turut diberikan satu bulan gaji, bagi yang belum memenuhi satu tahun kerja itu proporsional,” katanya.
Septo menuturkan, jika terdapat karyawan atau buruh yang tidak mendapatkan haknya. Maka, karyawan itu dapat mengadukannya kepada Disnakertrans Banten melalui posko pengaduan THR.
“Kita buka posko pengaduan THR di kantor dinas, jadi kalau ada yang telat atau ada yang tidak membayarkan ada poskonya,” katanya.
Karyawan juga dapat mengadukannya melalui website resmi Kemenaker.go.id, aduan melalui website online itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh Disnakertrans Banten maupun Kabupaten dan Kota.
Septo mengungkapkan, di tahun 2022 lalu pihaknya telah menerima 72 aduan perusahaan yang telat memabayar THR karyawannya. Aduan itu ditindak lanjuti dan karyawan bisa mendapatkan haknya.
“Semua sudah selesai, kadangkan waktu kita mendapatkan aduan H-7 itu perusahaannya libur, orangnya ga ada. Makanya diselesaikannya pas selesai hari raya,” pungkasnya.
Reporter : Yusuf Permana
Editor: Ahmad Lutfi












