SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Banten saat ini berencana membuat taman Safari di wilayah Taman Hutan Raya (Tahura), Kabupaten Pandeglang, Banten.
Namun, rencana Dispar itu ditentang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten. DLHK menyebut bahwa Tahura merupakan kawasan konservasi alam.
Tahura itu selama ini juga dimanfaatkan sebagai media pendidikan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak boleh dijadikan Taman Safari atau Kebun Binatang.
Mendengar perbedaan pendapat dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar angkat bicara. Al mengatakan, rencana pembuatan Taman Safari itu tentunya harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kita akan lihat rencananya dan regulasinya seperti apa. Jangan sampai ada peraturan yang dilanggar dan pengambilan keputusan akhirnya ada oleh Gubernur,” kata Al Muktabar beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, rencana pengembangan potensi daerah ataupun pembangunan infrastruktur haruslah dianalisis secara matang. Analisis harus dilakukan dengan mempertimbangkan efek bagi masyarakat.
“Jadi kita melihat secara menyeluruh dari semua perspektif itu mungkin semua punya pertimbangan, tapi pertimbangan terbesar di soal analisisnya gitu dulunya adalah sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat dan tidak melanggar peraturan perundang tadi,” katanya.
Al tidak ingin pengembangan potensi daerah bertabrakan dengan kesejahteraan masyarakat. Pria yang juga menjabat sebagai Sekda Banten ini mengatakan, bahwa pendapatan tidak perlu masuk secara langsung ke kas daerah.
Namun juga dapat masuk atau dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
“Nah sesuai dengan kewenangan-kewenangan tadi apabila itu berkembang dalam wadah usaha daerah atau lain-lain dan juga jangan lupa bahwa pendapatan itu tidak selalu harus dimiliki langsung oleh pemilik kewenangan dalam hal ini Provinsi,” ujarnya.
“Kalau saya melihat bila memang pendapatan itu berkontribusi kepada pendapatan masyarakat secara langsung, kenapa tidak. Jadi bila masyarakat meningkat sumber pendapatannya, baru kita berbicara soal investasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi












