Ini Alasan Kejari Serang Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Kasus Korupsi Dana Covid-19 Rp 3 Miliar

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID - Kejari Serang mengajukan kasasi atas putusan banding kasus dugaan korupsi dana Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang tahun 2020 senilai Rp 3 miliar.

Pengajuan kasasi tersebut karena ada perbedaan putusan dengan tuntutan JPU Kejari Serang.

"Kami sudah mengajukan kasasi atas putusan banding tersebut," ujar Plh Kajari Serang, Adyantana Meru Herlambang, Jumat, 30 Juni 2023.

Sebelumnya, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang terhadap mantan Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, R Setiawan, dan mantan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Disnakertrans Kabupaten Serang, Sutarya, dikuatkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Banten.

Maka, R Setiawan dan Sutarya tetap dijatuhi satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU.

Oleh JPU, R Setiawan dan Sutarya dituntut penjara selama tujuh tahun dan enam bulan, denda sebesar Rp 350 juta subsider empat bulan kurungan.

R Setiawan dan Sutarya juga dituntut membayar uang pengganti atau kerugian negara sebesar Rp 1,4 miliar subsider tiga tahun dan 10 bulan penjara.

Menurut JPU, kedua terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sedangkan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Serang sependapat keduanya bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

"Putusan banding lebih rendah dari tuntutan, selain itu terdapat perbedaan pasal antara majelis hakim dengan kami JPU Kejari Serang," ujar Adyantana.

Dalam uraian putusan majelis hakim PN Serang, kasus korupsi tersebut berawal saat Pemkab Serang mendapat Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Gubernur Banten berupa dana BTT akibat dampak Covid-19 pada 2020 lalu.

Dana BTT yang diterima Disnakertrans Kabupaten Serang tersebut dialokasikan untuk pelatihan menjahit khusus masker sebesar Rp 1,1 miliar, pelatihan menjahit khusus pembuatan baju hazmat (APD) sebesar Rp 1,4 miliar, dan pelatihan khusus pembuatan face shield senilai Rp 350 juta.

Berdasarkan rencana anggaran tersebut terlihat bahwa harga satuan tidak diisi tanpa alasan yang jelas.

Selain itu, perencanaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan koordinasi LKPP.

Setelah proses persiapan selesai, R Setiawan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Sutarya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pelaksanaan kegiatan BTT Covid-19.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober 2020 diadakan rapat antara Disnakertrans Kabupaten Serang dengan LPK.

Kesimpulan rapat yaitu sepakat kegiatan dilakukan dengan memberdayakan LPK dan pemberdayaan masyarakat terkena dampak Covid-19.

Dalam pelaksanaan pelatihan terdapat peserta yang mengerjakan dan membuat masker dan baju hazmat tanpa program pelatihan secara daring.

Hal tersebut tidak dibenarkan karena sudah menjauh dari tujuan pelatihan utama yang outputnya adalah peserta yang terlatih.

Selanjutnya, pada tanggal 25 November 2022 diadakan serah terima alat pelindung diri (APD) berupa masker dan hazmat dari LPK kepada Disnakertrans Kabupaten Serang.

Hasil pelatihan barang yang diserahkan berupa masker 105.440 pcs dan hazmat 13.600 pcs.

Perbuatan kedua terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan secara darurat seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Juga, peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," tutur Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Dedy Adi Saputra, saat membacakan putusan. (*)