TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID – DPRD Kota Tangsel menyoroti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi tahun ini. Melalui Rapat Paripurna, Senin, 16 Oktober 3023, sejumlah fraksi di dalam pandangan umumnya menyoroti ribuan tenaga kerja yang telah di-PHK dan meminta Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mencari solusi atas persoalan ini.

Fraksi Partai Golkar mengkritik, PHK besar-besaran di Tangsel akan berdampak pada angka proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024, yang telah disepakati pada angka 5,67 persen sampai 5,87 persen.

“Untuk itu kami berharap Pemkot Tangsel perlu melakukan langkah-langkah strategis, dimana program hubungan industrial dan program penempatan tanaga kerja dapat dilaksanakan secara optimal,” ungkap anggota Fraksi Golkar, Muhammad Robert Usman.

Awal Oktober 2023, juga disebut telah terjadi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras, yang akan memicu kenaikan harga barang dan jasa serta akan berdampak pada kemungkinan terjadinya inflasi.

“Oleh karena itu dalam
penyusunan RAPBD Tahun 2024 kami mengingatkan kepada Pemkot Tangsel
untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis terhadap kenaikan harga bahan pokok,” jelasnya.

Sementara itu, Fraksi Demokrat menyatakan, persoalan PHK ini terjadi karena adanya deadlock pembahasan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK.

“Pemkot Tangsel harus dapat menjembatani persoalan tersebut,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat, Rizki Jonis.

Fraksi PSI dalam pandangan umumnya mengatakan, angka PHK tahun ini cukup tinggi. Diprediksi gelombang PHK akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2024.

PHK ini terjadi di berbagai sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan, dan
sektor swasta.

“Kami berharap Pemkot Tangsel telah
mempersiapkan rencana dalam mengantisipasi gelombang
PHK di tahun 2024. Mohon tanggapan Walikota Tangsel,” ujar Christian.

Sementara, Fraksi PKB belum melihat adanya keseriusan Pemkot Tangsel dalam merencanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan
kesempatan kerja, serta penanggulangan kemiskinan di Kota Tangsel.

“Yang mana hal tersebut menjadi mandatory spending Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan pembangunan nasional,” jelas anggota DPRD Fraksi PKB, Tarmizi. (*)

Reporter: Syaiful Adha
Editor: Agus Priwandono