PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID – Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Mohamad Hasbi Asidiqi Jayabaya menyalurkan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melalui Balai Sentra Galih Pakuan Bogor.
Acara simbolis penyaluran bansos ini berlangsung di Gedung MUI Pandeglang, dengan dihadiri Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang Sutoto, dan tamu undangan lainnya.
Bantuan sosial yang disalurkan ini yaitu seperti PKH tahap III dengan jumlah KPM 59.089 orang, RST jumlah KPM 5 orang, sembako jumlah KPM 108.966 orang, permakanan disabilitas jumlah KPM 216 orang, permakanan lansia jumlah KPM 87 orang, bantuan atensi jumlah KPM 434 orang, santunan ahli waris korban bencana 2 orang, dengan total jumlah nilai bantuan senilai Rp 96,713.457.039 miliar.
Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan Mohamad Hasbi Asidiqi Jayabaya mengatakan, bahwa bantuan sosial ini merupakan dari pemerintah pusat untuk membantu warga yang memang membutuhkan bantuan tersebut, tentunya bantuan ini bergraduasi yang tadinya mampu menjadi mampu.
“Bantuan ini senilai Rp 96,713.457.039 itu dalam satu tahun anggaran tahun 2023 saja, tahun-tahun yang lalu mungkin lebih besar tahun depan mungkin jadi lebih besar atau lebih kecil, maka ini perlu sekali sinergitas pertama dari pihak kepala desa, lalu dari dinas secara kedinasan kepada bupati,” ungkapnya, Selasa 21 November 2023.
“Lalu saya sebagai perwakilan rakyat saya bisa mendorong semua usulan-usulan itu ketika rapat kerja dalam forum sosial, ketika saya tanya satu persatu kepada keluarga penerima manfaat (KPM) itu mereka sangat berterimakasih,” sambungnya.
Dikatakannya, bahwa di Kabupaten Pandeglang sejauh ini sudah baik dalam penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat tidak ada ditemukan pungutan liar atau oknum yang memotong bantuan anggaran.
“Insyaallah dengan niat yang baik negara hadir untuk rakyatnya untuk mereka yang punya kebutuhan warga yang kurang mampu kita sama-sama terus memperbaiki terus terkait data, karena sesuai perintah undang-undang nomor 13 tahun 2011 terkait penaganan fakir miskin itu ada pada pihak desa yang harus diusulkan,” katanya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang, Sutoto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat yang merupakan keluarga penerima manfaat (KPM). Kehadiran anggota DPR RI dalam acara ini merupakan bagian dari pemantauan terhadap penyaluran bantuan tersebut.
“Hari ini, penyaluran bantuan akan dilakukan ke semua kecamatan di Pandeglang. Namun, yang dilakukan hari ini hanyalah simbolis,” ungkapnya.
Sutoto berharap kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dapat memberikan bantuan lebih banyak kepada penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 114.650 jiwa. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. (*)
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agung S Pambudi
